Alat Keamanan Harus Netral Dalam Pemilu 2014
Aktor keamanan seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara yang bersifat struktural-Komando, dianggap memiliki nilai-nilain profesional, ketika mampu membuat garis demarkasi (pembatas-red) dengan dunia politik. (more…)
Netralitas Aparat Keamanan di Pemilu Perlu Dikawal
Ada kekhawatiran dari sejumlah pihak aparat keamanan yang seharusnya mengawal jalannya pemilu justru tidak netral. Karena itu netralitas aparat keamanan dalam Pemilu perlu dikawal. (more…)
Cooling Down Qanun Bendera Diperpanjang hingga 15 April
Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengatakan, masa penundaan sementara (cooling down) pembahasan bersama antara tim pusat dan Aceh mengenai Qanun Bendera dan (more…)
Kab/Kota Dapat Dana Segar Rp 3,3 Triliun
BANDA ACEH-Mulai tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten/Kota akan menerima dana otsus sebesar Rp 3,3 triliun. Dana tersebut disalurkan tidak lagi dalam bentuk usulan program, melainkan...
MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019
Permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2),...
Konvensi Rakyat Tetapkan 7 Kandidat Capres Alternatif 2014
Menjelang pemilihan umum 2014 mendatang, beberapa tokoh partai politik maupun non partai menyatakan diri maju sebagai calon presiden. Sementara itu, beberapa kalangan (more…)
DPT Aceh Berkurang 7.058 Orang
BANDA ACEH - Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2014 untuk Provinsi Aceh, kembali berkurang sebanyak 7.058 jiwa. DPT hasil perbaikan terbaru yang ditetapkan dalam...
Masih Hadirnya Arogansi di Anggota TNI
Aparat keamanan kembali memperlihatkan premanisme kepada masyarakat. Seharusnya, para pelindung negara juga harus melakukan perlindungan terhadap warga (more…)
Inilah Harta Karun dan Tahta Dinasti Ratu Atut Chosiyah
Peluru yang ditembakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tubagus Chaeri Wardhana betul-betul menggoyang dinasti kekuasaan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten. KPK mencegah bepergian keluar negeri...
DPRA Sahkan Qanun KKR
DPRA, Jumat (27/12) mengesahkan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi Qanun KKR dan delapan raqan lainnya. Pengesahan tersebut dilakukan dewan dalam sidang paripurna...