Menyoal Persyaratan Jalur Perseorangan dalam Draft Qanun PILKADA
Didalam ketentuan UUD 1945 tidak ditemukan adanya pembatasan norma yang membatasi calon kepala daerah harus melalui satu pintu yaitu melalui parpol. Oleh sebab itu konstitusionalitas...
Capaian Kinerja dan Urgensi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh
Paradigma otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia mengedepankan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara khusus, orientasi pelayanan publik ini ditempatkan pada...
Keunggulan Hukum Nasional Dalam Wilayah Adat Aceh
Otonomi khusus Aceh membuat hukum nasional terbagi dua, pertama jenis Peraturan Daerah (Perda) biasa yang disebut dengan Qanun, dan kedua, Perda Syariah atau Qanun Syariah...
Capaian Kinerja Pembangunan dan Gambaran Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Aceh
Sudah berjalan empat tahun menjelang akhir duet kepemimpinan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Aceh....
Bendera Aceh Perdebatan Hukum dan Politik Identitas
Produk Qanun No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang masih menjadi polemik yang tidak kunjung usai. Bagaimana kedudukannya secara hukum dan politik? Dan bagaimana...
Pro Kontra Tafsir Regulasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh
Pelaksanaan pesta demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung di Provinsi Aceh tahun 2017 nantinya. Menghindari pengalaman Pilkada sebelumnya yang terjebak dalam polemik regulasi membuat...
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK nomor No. 33/PUU-XIII/2015 terkait pengunduran diri anggota legislatif ketika berpartisipasi dalam Pilkada 2017. Bagaimana membaca putusan MK dalam (more…)