70% Kepala Daerah Tinggalkan Rakyat Demi Partai

Read Time:1 Minute, 27 Second

Empat hari setelah masa kampanye pemilu dimulai sebanyak 24 dari 34 gubernur dan 16 dari 34 wakil gubernur meninggalkan tugas melayani masyarakat demi berkampanye untuk calon anggota legislatif (caleg) partai masing-masing.

Ketua Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Didik Supriyanto mengatakan, Kemendagri sampai hari Rabu (19/3) telah mengizinkan 24 gubernur dan 16 wakil gubernur meninggalkan meja kerja untuk berkampanye. Ditambah 2 orang gubernur dan 2 wakilnya yang hanya melapor karena berkampanye di luar hari kerja.

Ia menambahkan, permintaan izin cuti masih bisa diajukan gubernur dan wagub ke Kemendagri. Berdasarkan jadwal masa kampanye legislatif masih 17 hari sampai tanggal 5 April.

“Permohonan cuti kampanye harus sudah dikirim ke Kemendagri 12 hari sebelumnya yakni paling lambat 22 Maret 2014,” jelas Didik sambil menambahkan hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pejabat negara harus memberikan permohonan cuti kerja 12 hari sebelumnya.

Selama masa kampanye sejak 16 Maret-5 April, tambah Didik, cuti diberikan 2 hari kerja dalam seminggu. Kecuali hari libur adalah hari yang dibebaskan untuk melakukan kampanye. Kemudian antara kepala daerah dan wakilnya harus mengatur cuti kampanye agar tidak bersamaan.

“Hampir semua gubernur dan wakil gubernur yang meminta izin cuti kampanye di hari kerja juga melaporkan untuk hari libur dalam satu surat,” katanya.

Menanggapi bahwa sekitar 70% gubernur dan wakil gubernur yang cuti untuk kepentingan parpol masing-masing, Guru Besar Manajemen Pemerintahan Unpad, Bun Yamin Ramto mengatakan jika sudah menjadi pejabat negara, tidak boleh berpihak atas satu golongan. Setiap pejabat pemerintahan seperti gubernur, wakil gubernur sampai presiden harus mengedepankan kepentingan umum.

“Pejabat negara berkampanye untuk satu partai, maka itu menunjukan keberpihakan terhadap satu golongan. Secara filosofi jabatan yang mereka emban tidak boleh berpihak karena selama menjabat dia adalah milik umum,” tegas Guru Besar Unpad pekan lalu.

sumber