MenPAN RB Izinkan PNS Dampingi Pasangannya Kampanye di Pilkada 2018
Read Time:1 Minute, 20 Second
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, melakukan kerja sama dengan Bawaslu untuk membuat peraturan bagi pasangan suami istri berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pilkada 2018.
Asman mengatakan Kemenpan RB bersama Bawaslu telah mengeluarkan surat Nomor 36 Tahun 2018 untuk mengatur. . suami istri yang salah satunya mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur.
“Kami setuju dengan Bawaslu melalui surat No 36 Tahun 2018, yang intinya untuk urusan suami / majelis sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah,” kata Asman dalam pesan di Rakornas persiapan pilkada serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta , Selasa (20/2).
Dalam surat keterangan, bangun seorang suami menjadi paslon kepala daerah, maka ia ada. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu keterbukaan paslon mengenai sosok pasangannya.
“Untuk suami yang sedang maju tidak mungkin kita larang membawa istri. Jadi kita harus memaklumi. Kita secara terbuka bisa melaksanakan apa itu keterbukaan,” ujarnya.
Selain itu, kata Asman, para calon pemimpin daerah juga tidak boleh mengenalkannya saat ini tidak memakai atribut-atribut dan tidak melakukan yel-yel untuk promosi suami.
“Memang tidak gampang. Tapi yang jelas kita dengan apa yang ada,” ucap Asman.
Kemudian, saat proses campaign, suami atau istri berstatus ASN yang akan mendampingi, diwajibkan untuk naik cuti selama proses kampanye berlangsung. Sebab, proses kampanye bukan merupakan tanggungan negara.
“Kita mewajibkan bagi suami atau istri untuk tidak dalam masa kerja. Harus diwajibkan naik cuti .itu di luar tanggungan negara. Itu adalah kewajiban bagi yang mendampingi calon ke daerah,” tutupnya.
sumber: kumparan.com
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Related Post
RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman Demokrasi
Kajian ini memfokuskan untuk mencermati polemik revisi RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian...
JSI Gelar FGD RUU Polri, Ini Sejumlah Catatan Penting
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -Â Jaringan Survey Inisiatif (JSI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman...
Kajian Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan Alhudri Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Pendidikan dewasa ini telah dipahami merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kecerdasan dan keterampilan manusia. Tidak heran kemudian di berbagai...
Market Intelijen Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh
Kajian Market Intelejen ini menfokuskan untuk mentelaah objek pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh berorientasi bisnis (pasar). Maksud dan...
Average Rating