PAN Minta Revisi UU MD3 Mencakup Periode 2019-2024
Read Time:1 Minute, 33 Second
jsithopi.org – Tak hanya itu, ia berharap pengambilan keputusan revisi UU MD3 tidak dilakukan melalui voting. Hal ini perlu dilakukan agar tidak membuat citra DPR semakin buruk di mata publik karena dianggap memperebutkan kursi pimpinan.
“DPR akan dianggap hanya bagi-bagi kekuasaan-kekuasaan saja karena ketika tidak terjadi musyawarah yang sejatinya itu ditempuh, lalu dilakukan voting. Saya kira itu kurang elok untuk ditonton masyarakat,” katanya.
Yandri mengakui, hingga saat ini masih terjadi tarik menarik antara beberapa fraksi terkait penambahan pimpinan DPR maupun MPR. Sementara pemerintah, menurutnya, hanya menginginkan penambahan satu pimpinan saja, baik untuk DPR maupun MPR.
Karenanya, ia meminta fraksi-fraksi tersebut bermusyawarah dengan baik agar terjadi kesepakatan di revisi UU MD3.
“Kalau misalkan ada tarik menarik antara PDIP, PKB, PPP atau fraksi lain saya kira akan menjadi alot kembali pembahasannya dan itu tidak elok ditonton publik seolah-olah DPR hanya memperebutkan posisi posisi strategis,” pungkasnya
Tak hanya itu, ia berharap pengambilan keputusan revisi UU MD3 tidak dilakukan melalui voting. Hal ini perlu dilakukan agar tidak membuat citra DPR semakin buruk di mata publik karena dianggap memperebutkan kursi pimpinan.
“DPR akan dianggap hanya bagi-bagi kekuasaan-kekuasaan saja karena ketika tidak terjadi musyawarah yang sejatinya itu ditempuh, lalu dilakukan voting. Saya kira itu kurang elok untuk ditonton masyarakat,” katanya.
Yandri mengakui, hingga saat ini masih terjadi tarik menarik antara beberapa fraksi terkait penambahan pimpinan DPR maupun MPR. Sementara pemerintah, menurutnya, hanya menginginkan penambahan satu pimpinan saja, baik untuk DPR maupun MPR.
Yandri mengakui, hingga saat ini masih terjadi tarik menarik antara beberapa fraksi terkait penambahan pimpinan DPR maupun MPR. Sementara pemerintah, menurutnya, hanya menginginkan penambahan satu pimpinan saja, baik untuk DPR maupun MPR.
Karenanya, ia meminta fraksi-fraksi tersebut bermusyawarah dengan baik agar terjadi kesepakatan di revisi UU MD3.
“Kalau misalkan ada tarik menarik antara PDIP, PKB, PPP atau fraksi lain saya kira akan menjadi alot kembali pembahasannya dan itu tidak elok ditonton publik seolah-olah DPR hanya memperebutkan posisi posisi strategis,” pungkasnya.(Sumber:kumparan.com)
“Kalau misalkan ada tarik menarik antara PDIP, PKB, PPP atau fraksi lain saya kira akan menjadi alot kembali pembahasannya dan itu tidak elok ditonton publik seolah-olah DPR hanya memperebutkan posisi posisi strategis,” pungkasnya.(Sumber:kumparan.com)
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Related Post
RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman Demokrasi
Kajian ini memfokuskan untuk mencermati polemik revisi RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian...
JSI Gelar FGD RUU Polri, Ini Sejumlah Catatan Penting
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -Â Jaringan Survey Inisiatif (JSI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman...
Kajian Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan Alhudri Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Pendidikan dewasa ini telah dipahami merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kecerdasan dan keterampilan manusia. Tidak heran kemudian di berbagai...
Average Rating