Tidak |
File nama |
Unduh |
1 |
UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. |
Unduh |
2 |
Undang-undang No.1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota |
Unduh |
3 |
Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pertemuan Paripurna 17 Februari 2015 |
Unduh |
4 |
Lampiran UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang |
Unduh |
5 |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang |
Unduh |
6 |
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
Unduh |
7 |
UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota |
Unduh |
8 |
Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
Unduh |
9 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
Unduh |
10 |
Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota |
Unduh |
11 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota |
Unduh |
12 |
Kata Kunci: Terjemahan Tidak Resmi IFES Indonesia dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [English] |
Unduh |
13 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [Bahasa] |
Unduh |
14 |
UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Bahasa] |
Unduh |
15 |
[PDF] Undang-Undang No.5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas-Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentan Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Ada Kali Kali Dirka |
Unduh |
16 |
[PDF] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae |
Unduh |
17 |
[PDF] Undang-Undang No.4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat |
Unduh |
18 |
Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
19 |
Lampiran UU No.8 / 2012 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU |
Unduh |
20 |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
21 |
Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
22 |
Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan D |
Unduh |
23 |
Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undan |
Unduh |
24 |
Undang-Undang No.1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang No.2 Tahun 1980 |
Unduh |
25 |
Undang-Undang No.2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dari Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1975 |
Unduh |
26 |
Undang-Undang No.17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan |
Unduh |
27 |
Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
28 |
Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Untuk Provinsi Papua Berbentuk Undang-Undang |
Unduh |
29 |
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |
Unduh |
30 |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat |
Unduh |
31 |
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953) |
Unduh |
32 |
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
33 |
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
34 |
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya |
Unduh |
35 |
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Banyak Kali Diubah, Ter |
Unduh |
36 |
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
37 |
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum |
Unduh |
38 |
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pertai Politik |
Unduh |
39 |
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua |
Unduh |
40 |
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
Unduh |
41 |
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum |
Unduh |
42 |
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
43 |
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik |
Unduh |
44 |
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
Unduh |
45 |
Undang-Undang No.2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dibalik Dengan Undang-Undang |
Unduh |
46 |
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi |
Unduh |
47 |
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |
Unduh |
48 |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi |
Unduh |
49 |
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum |
Unduh |
50 |
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh |
Unduh |
51 |
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |
Unduh |
52 |
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik |
Unduh |
53 |
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Unduh |
54 |
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
Unduh |
55 |
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Unduh |
56 |
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertai Politik |
Unduh |
57 |
Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 id [English] |
Unduh |
58 |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum |
Unduh |
59 |
Kata-kata kasar: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 [English] |
Unduh |
60 |
Kata Kunci: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [Bahasa Indonesia] |
Unduh |
61 |
Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [English] |
Unduh |
62 |
UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum |
Unduh |
63 |
UU No.9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. |
Unduh |
Average Rating