Bedah Program Aceh Hebat, JSI Gelar Dengar Pendapat Dengan Masyarakat

jsithopi.org | Jaringan Survey Inisiatif (JSI) menggelar acara dengar pendapat masyarakat dengan beberapa unsur perwakilan baik itu dari kalangan akademisi, mahasiswa, poltisi dan masyarakat dengan tema “Peran dan Langkah Pemerintah Aceh di Bidang Ketahanan Nasional Dalam Mewujudkan Program Aceh Hebat”. Acara tersebut digelar di Ball Room Hotel Al Hanifi, Banda Aceh, Senin, 12/02/2017.
Acara dengar pendapat masayarakat ini juga dihadiri 3 (tiga) narasumber diantaranya, M. Nasir Djamil, S. Ag, selaku Anggota DPR RI Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtera, Saifullah Abdulgani, Juru Bicara Pemerintah Aceh dan Aryos Nivada, Dosen FISIP Unsyiah.
Saifullah Abdulgani yang menjadi pemateri pertama, pada acara dengar pendapat masyarakat mengatakan, visi Pemerintah Aceh saat ini yakni bertujuan untuk mencapai bidang pertahanan dan keamanan di Provinsi Aceh.
“Setelah adanya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) sehingga menghasilkan adanya MoU Helsinki, dari perjanjian tersebut di Aceh telah mampu menciptakan suasana damai yang sudah dirawat satu dekade lebih,”kata Saifullah Abdulgani.
“Adanya konflik pada masa lalu dikarenakan adanya kesengajaan di antara masyakarat bisa memicu timbulnya suasana yang tidak kondusif, sehingga hal itu tidak kita inginkan terjadi di masyarakat. Saat ini Pemerintah Aceh sedang berusaha mengupayakan tingkat kesehatan sehingga suasana di Aceh menjadi damai,”jelas Saifullah Abdulgani.
“Menyangkut problem pembahasan APBA yang menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif namun ada kondisi pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak yang hingga saat ini belum ada menemui sebuah titik kesepakatan,”ungkapnya.
“Tetapi untuk saat ini, tidak bisa kita pungkiri mulai memasuki tahun politik pada 2019 ada tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menghambat terlambatnya pembahasan dan pengesahan APBA tahun 2018,”papar Jubir Pemerintah Aceh.
“Mengenai rencana Pemerintah Aceh untuk membeli pesawat dikarenakan untuk menjawab tuntutan nelayan yang mengalami kerugian terkait tindakan pencurian ikan dan juga untuk pemantauan hutan Aceh untuk menghindari pencurian kayu di wilayah hutan Aceh. Tentu ini juga untuk masa depan keamanan Aceh dalam jangka panjang”ujar Saifullah Abdulgani.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari PKS, M. Nasir Djamil, dalam kesempatan tersebut juga memberikan penjelasan mengenai diskusi dengar pendapat masyarakat, jika melihat pada UUD pada bab 12 pasal 30 ayat 1 bahwa jelas adanya pelaksanaan ketahanan pangan nasional. Tata kelola pemerintahan untuk melindungi negara, dengan adanya pemerintah bertujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional.
Ada beberapa hal yang mendukung ketahanan nasional dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang amburadul akan memberikan potensi tidak terwujudnya ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mengelola urusan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing yang merupakan instrumen gabungan untuk mewujudkan ketahanan nasional.
Pengamat Politik dan Keamanan Aceh yang juga Dosen FISIP Unsyiah, Aryos Nivada juga memaparkan bagaimana membaca aspek ketahanan nasional dalam aspek politik yang terdiri dari dua dimensi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, jika dalam negeri yakni menjadi pondasi utama UUD negara mempunyai kewajiban menjaga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat. Pada urusan luar negeri negara mempunyai kewajiban untuk menjalin kerjasama antar negara bahkan dengan berbagai negara.
“Aspek politik dalam regulasi dilihat dari Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk melaksanakan Pilkada dan Pemilu adanya angka kriminalitas yang meningkat, justru ini menjadi sebuah tanda tanya yang besar bagi kita semua,”tanya Aryos.
“Aceh sangat strategis dari wilayah geografis, hal ini menjadikan Aceh terserang dari berbagai sektor seperti penyelundupan narkoba dan rentan adanya ancaman terorisme. Laut Aceh juga tidak lepas juga dari tindakan pencurian ikan, ini bisa mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ungkapnya.
Untuk itu Aryos Nivada menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar menjalin komunikasi yang intens dengan Forkopimda, keberadaan Forkopimda diharapkan juga bisa mewujudkan ketahanan nasional di Aceh.
Terakhir Aryos Nivada menyimpulkan agar Pemerintah Aceh dapat memastikan keamanan di Aceh yang bisa dirasakan masyarakat sehingga Program Aceh Hebat bisa terwujud. Bila hal itu tidak terwujud Aceh bukan tidak mungkin akan mengalami kembali konflik apabila pengelolaan dana Otsus tidak dikelola secara baik sehingga stabilitas keamanan Aceh bisa terganggu.
Di akhir acara, Nasir Djamil memberikan hadiah kepada peserta pertama yang datang sebagai sebuah bentuk apresiasi kepada peserta yang datang tepat waktu pada acara diskusi tersebut. Dalam kesempatan tersebut jurnalis dari rubernews.com mendapatkan sebuah buku yang ditulis langsung oleh Anggota DPR RI tersebut.