Analisis Mutasi Pejabat oleh Incumbent
Read Time:35 Second
Sengitnya persaingan di ajang Pilkada tentunya para pihak yang terlibat mengupayakan berbagai macam cara untuk memenangkan pesta demokrasi ini. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan timbul upaya-upaya yang tidak fair dari pihak incumbent/petahana yang notabene masih memiliki power untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang akan ikut bersaing di ajang Pilkada. Bentuk tindakannya misalnya dengan melakukan perombakan kabinet atau mutasi pejabat. Undang-Undang No. 10 tahun 2016 hadir untuk mencegah terjadinya hal-hal semacam ini. Lantas seperti apa peraturan baru yang diatur dalam Undang-undang ini? Bagaimana dampak yang akan timbul dengan disahkannya regulasi terbaru ini? Simak ulasannya dalam Analisis terbaru, ekslusif dari Jaringan Survey Inisiatif:
KLIK TAUTAN INI UNTUK MENGUNDUH VERSI .PDF
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Related Post
RUU Polri: Antara Reformasi dan Ancaman Demokrasi
Kajian ini memfokuskan untuk mencermati polemik revisi RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian...
Market Intelijen Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh
Kajian Market Intelejen ini menfokuskan untuk mentelaah objek pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh berorientasi bisnis (pasar). Maksud dan...
Survey Persepsi Masyarakat Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Provinsi Aceh
Jaringan Survey Inisiatif menyelenggarakan survey kuantitatif dengan memanfaatkan kuesioner online melalui platform google form. Survey dilakukan selama satu minggu penuh...
Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Penelitian ini adalah online research dimana peneliti menyebarkan kuesioner secara online selama lebih dari satu minggu. Populasi penelitian adalah masyarakat...
Average Rating