Pemerintah Zikir Di Nilai Lambat

Read Time:1 Minute, 27 Second

Satu tahun pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) dinilai lambat dan tidak memiliki tindakan affirmatif action yang mampu menggebrak birokrasi pemerintah dan pembangunan.
Hal tersebut dikatakan salah seorang dosen Fisip Universitas Teuku Umar, Aryos Nivada melalui Press realise yang diterima DiliputNews.com, Selasa (25/6).

Menurutnya Aryos, hal tersebut terbuktikan birokrasi cenderung tidak efisien dan tidak efektif dalam mengelola pemerintahan. “Terbukti sudah tiga kali bongkar pasang struktur dinas-dinas” ungkap Aryos.
Dikatakan Aryos, hal tersebut tidak terlepas dari fenomena bertambahnya jumlah SKPA, sehingga berdampak pada penggemukan struktur anggaran Pemerintah Aceh.
“Bisa dikatakan terjebak dalam politik balas budi sehingga setahun ini sibuk mengurus stabilitas balas budi kepada mereka yang memberikan investasi kemenangan bagi pasangan Zikir,” kata Aryos, yang juga seorang peneliti pada Jaringan Survey Inisiatif (JSI).
Ia juga menegaskan, efek pemborosan ini sangat terasa bagi pembangunan. Hampir seluruh dinas tidak memberikan kinerja yang baik, tampak dari hasil evaluasi banyak mendapatkan raport merah.
Otomatis pelayanan kepada masyarakat menjadi buruk dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik lainnya mengalami keterlambatan. Ujung-ujung masyarakat Aceh tidak merasakan secara langsung atas tindakan affirmatif action di kepemimpinan Zikir.
“belum lagi masyarakat Aceh banyak kecewa atas janji-janji politik Zikir ketika di pilkada yang tidak terwujud setelah menjadi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh”, ujar aryos menambahkan.
Sebagai seorang pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos juga menilai dari segi keamanan Aceh belum baik. Selama satu tahun ini banyak gejolak yang timbul. ” kita bisa melihat dari pemberitaan media cetak dan online, banyak kasus tindakan kriminalitas murni dan berbau politik meningkat.”
Selain itu, menurut Aryos Pemerintahan Zikir dianggap kurang sensitif terhadap nilai keberagaman Aceh. Pemerintah Aceh terlalu memaksakan penetapan bendera dan Wali Nanggroe yang memicu munculnya intoleransi antar suku dan adat istiadat di Aceh.